Indonesia Pinjam $300 Juta dari Prancis

Indonesia menerima pinjaman 300 juta dolar AS dari Agence Francaise de Develompment (AFD) untuk mendukung implementasi matrix policy dalam rangka program climate change di Indonesia.

Perjanjian pinjaman itu ditandatangani Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto dan Direktur AFD di Indonesia Joel Daligault di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan Jakarta.



Tujuan pinjaman program perubahan iklim adalah untuk mendukung reformasi kebijakan yang sedang berjalan dalam menghadapi berbagai isu perubahan iklim melalui sejumlah sasaran/kegiatan yang termaktub dalam kerangka tiga tahunan matix policy.

Matrix policy tiga tahunan itu mencakup bidang mitigasi (kehutanan, energi), adaptasi (pertanian, air), dan isu-isu lintas sektoral.

Pertemuan terakhir komite pengarah Pinjaman Program Perubahan Iklim (CCPL) menyetujui hasil kegiatan tahun 2009 yang memuaskan dan telah memutuskan beberapa sasaran dan kegiatan untuk 2010.

Rahmat Waluyanto menyebutkan, pada 2008 dan 2009, AFD telah memberikan pinjaman tahap pertama dan kedua sebesar 200 dan 300 juta dolar AS, dalam pendanaan bersama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA akan turut memberikan pinjaman sebesar 300 juta dolar AS untuk mendukung tahap ketiga ini.

Bank Dunia juga akan bergabung dengan CCPL mulai 2010 ini, dengan kontribusi sebesar 200 juta dolar AS. AFD merupakan institusi keuangan untuk pembangunan untuk melawan kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan wilayah Prancis di luar negeri.

Indonesia Berutang 1,9 Miliar Dollar Untuk Dana Perubahan Iklim

Indonesia Berutang 1,9 Miliar Dollar Untuk Dana Perubahan Iklim


Akibat dampak perubahan iklim membuat pemerintah terpaksa harus kembali menambah utang dari negara maju sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dalam periode tiga terakhir ini.

"Total pinjaman program perubahan iklim atau CCPL mencapai 1,9 miliar dolar AS," kata Direktur Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, Maurin Sitorus, di Gedung AA Maramis Kemenkeu, Jakarta, Kamis seperti dilansir Antara.

Maurin merinci, jumlah 1,9 miliar dolar AS itu terdiri dari total pinjaman dari Perancis sebesar 800 juta dolar AS, Jepang 900 juta dolar AS, dan dari Bank Dunia senilai 200 juta dolar AS.

Maurin mengungkapkan, tiga kreditur itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) juga sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung memberikan pinjaman program perubahan iklim kepada Indonesia.

"ADB mungkin mulai bergabung 2011, belum ada komitmen, mereka baru menyatakan ketertarikan kepada program CCPL di Indonesia," katanya.

Lebih lanjut Maurin menjelaskan bahwa pinjaman CCPL masuk ke dalam pinjaman program dan bukan ke dalam pinjaman proyek.

"Uang ini nanti masuk ke kas negara untuk menutup defisit APBN. Kalau pemerintah perlu tinggal ngambil dari sini. Dana itu tidak ditujukan khusus untuk suatu proyek/kegiatan tertentu," katanya.

Ia menyebutkan, kreditur memberikan pinjaman dengan persyaratan lunak karena pemerintah memiliki policy matrix terkait perubahan iklim.

"Kita dapat reward saja karena kita punya program yang bagus, kontrolnya hanya di kebijakan yang ditempuh pemerintah, apa sudah ditempuh atau belum," katanya.

CCPL terakhir yang ditandatangani Indonesia adalah dari Prancis dengan jumlah sebesar 300 juta dolar AS.

"Pinjaman ini merupakan pinjaman dengan special rate atau lebih murah dibanding lain. Tenor pinjaman selama 15 tahun dengan grace periode lima tahun," kata Maurin.

Rencana Global Gagal Menangkap Karbon

Dunia gagal mewujudkan sasaran untuk mengembangkan teknologi guna menangkap karbon, kata pengawas energi negara ekonomi industri, Senin (14/6), saat lembaga itu melapor kembali ke negara G8 mengenai janji masa lalu mereka.

Pada pertemuan puncak di Jepang dua tahun lalu, delapan negara ekonomi terkemuka di dunia mendukung sasaran Badan Energi Internasional (IEA) untuk meluncurkan 20 proyek berskala besar guna memperlihatkan teknologi untuk menangkap dan menyimpan karbon paling lambat pada 2010.

Pada kenyataannya, hanya lima proyek semacam itu yang beroperasi saat ini, semuanya dilancarkan sebelum pertemuan puncak 2008, kata penasehat IEA kepada 28 negara maju sebelum pertemuan puncak G8 di Kanada pekan depan.

Tak satu pun dari proyek yang ada tersebut melakukan uji-coba rangkaian penuh pemrosesan CCS, yang melibatkan penangkapan dan kemudian penyaringan serta penyimpanan buangan karbon di bawah tanah dari pembangkit listrik tenaga gas dan batu bara.

"(Sasaran 2010) tetap menjadi tantangan dan akan mengharuskan semua pemerintah dan sektor industri bekerja sama," kata IEA dalam satu laporan ke pertemuan puncak Kelompok 8 Negara Industri (G8) di Kanada, sebagaimana dilaporkan kantor berita Inggris, Reuters seperti dilansir Antara.

Namun, satu proyek baru Australia telah meluncurkan dan melanjutkan pembangunan guna mengujicoba proses penuh CCS. Yang juga menjadi catatan positif, IEA memperkirakan pemerintah telah menyampaikan komitmen selama dua tahun belakangan untuk menyediakan 26 miliar dolar AS, dengan keperluan anggaran tahunan antara 5 miliar dan 6,5 miliar dolar AS selama satu dasawarsa selanjutnya.

IEA menyatakan bahwa CCS adalah teknologi penting guna memerangi perubahan iklim karena itu dapat memungkinkan negara berkembang terus membakar pasokan batu bara murah dan tetap mengekang buangan karbon, saat mereka berusaha menumbuhkan ekonomi mereka.

Negara berkembang sekarang menjadi sumber utama global peningkatan buangan gas rumah kaca. IEA memperkirakan bahwa sebanyak 100 proyek CSS berskala besar diperlukan di seluruh dunia paling lambat pada 2020, sebanyak separuhnya di negara berkembang, guna memelihara ambang aman perubahan iklim.

Laporan yang dikeluarkan Senin (14/6) memperhitungkan bahwa pemerintah terikat komitmen antara 19 dan 43 proyek besar paling lambat pada 2020, dan menyampaikan perkiraan lain mengenai 80 proyek dalam berbagai tahap pembangunan.

"Upaya yang jauh lebih besar akan diperlukan guna memenuhi tingkat penggelaran masa depan," katanya.